cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 42 No 1 (2020)" : 7 Documents clear
Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: Pendekatan Desa Adat Anak agung Istri Ari Atu Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Gusti Ayu Diah Yuniti; Luh Nila Winarni
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban kekerasan seksual pada anak seperti fenomena gunung es yang setiap tahun semakin meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan adanya peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2018, termasuk di antaranya kekerasan yang terjadi Bali. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kejahatan yang membawa dampak buruk pada tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini memberikan solusi dan strategi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Penggunaan metode sosiolegal melalui pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis tepat digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, peran pemerintah dan desa adat sangatlah penting. Peran pemerintah melalui peraturan yang mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang disertai dengan peran serta desa adat melalui upaya pengaturan dalam awig-awig dan pararem.
Enforcement and Protection of Children's Rights Victims Criminal Actions Fransiska Novita Eleanora
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the protection and enforcement of children as victims of criminal acts in obtaining their rights through restitution in the form of compensation charged to the perpetrators of criminal acts. Protection of the existence of children's rights is the responsibility of all parties, including their parents as the family of the child, because from birth the child has obtained his rights, which is primarily his right to live, and be raised. It aims to protect children from all threats, and intimidation, as well as violence from physical and psychological, sexual and neglect of children and not also the existence of discrimination, but provides a sense of comfort and safety wherever the child is, free from all obstacles or disturbances, so everything prioritizes the best interests of the child, and does not result in the child as a victim of a crime, and causes the child to suffer a form of enforcement of the rights of the child who has been violated and punish the offender according to applicable law, so that there is a deterrent effect and does not repeat his actions. Normative juridical research methods used by reviewing literature or books as well as legislation relating to the problem to be examined. The resultsof this study are (1) protection and enforcement of children's rights, namely rehabilitation, compensation and legal assistance in accordance with the provisions of the child protection law Number 35 of 2014 concerning amendment of law number 23 of 2002, especially promoting the existence of children’s rights (2) the constraints faced are lack of public awareness of cases affecting children, legislation is not fully in favor of children, in terms of restitution law enforcement officials have different interpretations.
Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi I Made Arya Utama
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskursus mewujudkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ideal masih berlangsung secara berkelanjutan (kontinyu). Salah satu persoalan mendasar yang dikaji adalah mengenai upaya memperkuat MK dalam mengawal dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dengan berbagai dimensi persoalan normatif dan administratifnya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekaburan norma makna Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945. Sumber bahan hukum dalam karya tulis ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan produk hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan makna Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 meliputi Pembukaan dan batang tubuhnya yang dinormakan dalam berbagai pasal. Oleh karena itu, putusan hakim Konstitusi seharusnya dimaknai sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan penafsiran untuk menjelaskan norma yang terkandung dalam batang tubuh UUDNRI 1945 sehingga kualitas normanya lebih tinggi dari norma yang diatur dalam suatu undang-undang yang merupakan norma jabaran bersumber dari UUDNRI 1945.
Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Bagi Ahli Dalam Memberikan Keterangan di dalam Sistem Peradilan Pidana Muh Sutri Mansyah
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneliti?n ini bertuju?n untuk mengk?ji d?n meng?n?lis? peng?tur?n h?k imunit?s b?gi ?hli d?l?m memberik?n keter?ng?n di d?l?m sistem per?dil?n pid?n?. Jenis peneliti?n y?ng digun?k?n ?d?l?h peneliti?n hukum norm?tif. Metode pendek?t?n peneliti?n ini menggun?k?n pendek?t?n perund?ng-und?ng d?n pendek?t?n konseptu?l. H?sil peneliti?n menunjukk?n b?hw? urgensi h?k imunit?s b?gi ?hli d?p?t di?tur k?ren? ?d?ny? n?seh?t hukum d?n pend?mping?n hukum y?ng memiliki implik?si ?hli di kemudi?n h?ri ?k?n berm?s?l?h deng?n hukum sehingg? ?g?r ?hli d?l?m menj?l?nk?n tug?sny? tid?k kh?w?tir d?n mer?s??m?n deng?n up?y? pemb?l?s?n d?ri ters?ngk? ?t?u terd?kw?, m?k? diberik?n kekeb?l?n hukum y?ng ?k?n di?tur d?l?m P?s?l 10 ?y?t (1) R?nc?ng?n Und?ng-Und?ng tent?ng Perlindung?n S?ksi d?n Korb?n p?d? m?s? mend?t?ng.
Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia I Gusti Ayu Apsari Hadi; Desak Laksmi Brata
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak pada tahun 2019 yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur mengenai ambang batas perolehan suara (Parliamentary Threshold) bagi partai politik peserta pemilu yang berbeda dari ketentuan pemilu sebelumnya, yakni sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya perbedaan pengaturan parliamentary treshold menjadi dasar permasalahan dari penelitian ini, khususnya mengenai tujuan penerapannya dalam pemilihan anggota legislatif di Indonesia serta pengaruhnya terhadap perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep parliamentary threshold yang dianalisis dari berbagai doktrin dan ajaran para sarjana. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa parliamentary threshold ditujukan untuk penyederhanaan sistem kepartaian yang ada di Indonesia serta menciptakan sistem presidensial yang efektif. Jika jumlah partai yang menduduki parlemen disederhanakan maka sistem presidensial akan stabil karena partai tidak akan terlalu menimbulkan banyak pandangan dan kepentingan.
Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Anggreany Arief; Hardianto Djanggih
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan daerah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan Bangunan Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang mengemuka pada penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah tersebut khususnya pada aspek realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba. Hasil peneltian menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah tersebut tidak berjalan efektif sebagaimana terindikasikan dari realisasi pencapaian yang secara rata-rata berada di bawah 50 persen dari target PAD. Dapat pula dikemukakan bahwa aspek penetapan regulasi tarif retribusi masih sangat rendah, aspek pelaksanaan pemungutan tarif belum dikelola dengan baik, aspek pemenuhan sarana dan prasarana belum optimal, serta aspek penegakan peraturan daerah belum telaksana dengan baik
Mutual Legal Assistance (Mla) In The Resolution of Narcotics Crime As A Transational Organized Crime I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Sri Wisudawati; I Gede Agus Kurniawan
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the context of enforcing the law on narcotics crime which are transnational, Indonesia since 2006 has encated Law Number 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Prevention and eradication of various transnational crimes, especially narcotic drugs, a mutual assistance agreement in criminal matters is one of the legal instruments that is needed. Therefore, the presence of bilateral agreements on mutual assistance in criminal matters between Indonesia and other countries will support law enforcement efforts as expected in enforcing the law against transnational narcotics offenders. This study focuses on several indications that become a reference in the handling of narcotics and psychotropic crimes as one of transnational organized crime through the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The method used in this study is normative legal research by reviewing and analyzing the provisions of the law governing Mutual Legal Assistance (MLA) in Indonesia, especially against narcotics crime. The results showed that mutual assistance in the problem of narcotics crime as a type of transnational organized crime can be done based on an agreement and in case of the absence of agreement, the assistance is carried out on the basis of good relations.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue